Belajar pada Kesederhanaan Jokowi

Dalam beberapa waktu ke depan, kita mungkin akan sulit melihat pegawai negeri sipil (PNS) keluar masuk di hotel karena ada agenda rapat-rapat atau acara lainnya. Ikhwalnya, keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Yuddy Chrisnandi yang mengeluarkan surat edaran.

Surat itu berisi ‘perintah’ agar pejabat sipil, PNS maupun instansi pemerintah mengurangi kegiatan di hotel-hotel. Keputusan ini sejalan dengan kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang memprioritaskan program kerja pro rakyat.
“Kami sudah mengeluarkan surat edaran untuk seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana instruksi Bapak Presiden dan Wapres, dilakukan dengan menggunakan fasilitas-fasilitas negara,” kata Yuddy di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (6/11/2014).

Menurut dia, aturan ini segera diberlakukan untuk kementerian yang lain. Kementerian PAN RB akan menyiapkan draf instruksi presiden yang memerintahkan penggunaan fasilitas negara untuk kegiatan pemerintahan.

“Dalam waktu dekat akan melaksanakan itu, karena itu instruksi dari Presiden dan Wakil Presiden, juga sudah menginstruksikan dengan gubernur. Nanti dari kami akan menyiapkan inpresnya kepada Presiden agar itu berlaku keadaan di seluruh kementerian dan lembaga,” tutur Yuddy. Ia juga menyampaikan, arahan untuk mengurangi kegiatan pemerintah di hotel-hotel ini sudah disampaikan kepada pemerintah daerah.

Keputusan ini bisa dibilang inovatif dan berani. Bagaimana tidak, ‘perilaku’ pejabat, PNS dan instansi pemerintahan menggelar kegiatan di hotel-hotel seakan sudah membudaya dewasa ini. Sudah menjadi rahasia umum, agenda rapat-rapat pemerintahan agaknya tak afdol rasanya jika tak digelar di hotel berbintang.

Jika kita mau jujur, hal seperti itu bisa kita sebut pemborosan uang negara (uang rakyat). Meskipun itu ada dasar hukum yang memperbolehkannya. Mengapa bisa dibilang demikian? bukankah instansi pemerintah ada sarana prasarana pendukung untuk itu. Tidak mungkin kantor pemerintah tak punya ruang rapat!

Aturan menegaskan, rapat atau agenda bisa dilakukan di luar kantor (hotel/tempat lain) bila memang fasilitas penunjang memang tak ada. Atau, jikapun ada, tak memenuhi syarat. Nah, menjadi persoalan, kita acap melihat, bagaimana seringnya instansi pemerintah di daerah ini menggelar ‘hajatan’ untuk beberapa orang saja di hotel. Berbintang pula!

Apalagi ini mendekati akhir tahun. Sudah biasa, memasuki penghujung tahun anggaran, dengan dalih demi realisasi penyerapan anggaran, begitu banyak kegiatan pemerintah digelar di hotel. Sampai- sampai perhotelan di Manado angkat tangan karena over booked.

Sekarang menjadi pertanyaan? apakah keputusan ini berani dijalankan pemerintah daerah. Kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati hingga jajaran kepala dinas dan badan akan diuji komitmen dan lewat penerapan aturan ini. Kita akan melihat sejauh mana mereka berkomitmen pada kebijakan pro rakyat, menghemat anggaran, efisiensi sehingga bisa dimaksimalkan untuk program yang lebih bermanfaat ke rakyat.

Kita semua berharap keputusan ini benar-benar diterapkan. Bukan sekadar surat edaran, hanya hitam di atas putih semata. Habis dibaca lalu didokumentasikan di arsip daerah. Kita akan melihat sejauh mana ‘kebesaran jiwa’ para pemimpin daerah, birokrat rela kenyamannya sedikit berkurang.

Harapannya, para pamong ini meneladani sikap kepemimpinan Presiden Jokowi yang menerabas aturan protokoler, membatasi penggunaan fasilitas yang diberikan negara bila memang tak terlalu penting.

Terlalu banyak teladan Jokowi soal bagaimana menjadi pamong yang sebenarnya. Menjadi pejabat bukan berarti selalu dilayani. Tapi melayani. Jokowi hadir di tengah-tengah masyarakat, mendengar langsung keluh kesah rakyatnya. Ia tak tahan berlama-lama di ruang ber-AC. Jokowi lebih suka masuk gorong-gorong, melintas di tengah pasar tradisional becek, masuk ke persawahan dan bercengkerama dengan nelayan di bawah terik mentari. Semoga mereka bisa meneladani Jokowi.(*)

Posted in Opini.