Belajar pada Kesederhanaan Jokowi

Dalam beberapa waktu ke depan, kita mungkin akan sulit melihat pegawai negeri sipil (PNS) keluar masuk di hotel karena ada agenda rapat-rapat atau acara lainnya. Ikhwalnya, keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Yuddy Chrisnandi yang mengeluarkan surat edaran.

Surat itu berisi ‘perintah’ agar pejabat sipil, PNS maupun instansi pemerintah mengurangi kegiatan di hotel-hotel. Keputusan ini sejalan dengan kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang memprioritaskan program kerja pro rakyat.
“Kami sudah mengeluarkan surat edaran untuk seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana instruksi Bapak Presiden dan Wapres, dilakukan dengan menggunakan fasilitas-fasilitas negara,” kata Yuddy di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (6/11/2014).

Menurut dia, aturan ini segera diberlakukan untuk kementerian yang lain. Kementerian PAN RB akan menyiapkan draf instruksi presiden yang memerintahkan penggunaan fasilitas negara untuk kegiatan pemerintahan.

“Dalam waktu dekat akan melaksanakan itu, karena itu instruksi dari Presiden dan Wakil Presiden, juga sudah menginstruksikan dengan gubernur. Nanti dari kami akan menyiapkan inpresnya kepada Presiden agar itu berlaku keadaan di seluruh kementerian dan lembaga,” tutur Yuddy. Ia juga menyampaikan, arahan untuk mengurangi kegiatan pemerintah di hotel-hotel ini sudah disampaikan kepada pemerintah daerah.

Keputusan ini bisa dibilang inovatif dan berani. Bagaimana tidak, ‘perilaku’ pejabat, PNS dan instansi pemerintahan menggelar kegiatan di hotel-hotel seakan sudah membudaya dewasa ini. Sudah menjadi rahasia umum, agenda rapat-rapat pemerintahan agaknya tak afdol rasanya jika tak digelar di hotel berbintang.

Jika kita mau jujur, hal seperti itu bisa kita sebut pemborosan uang negara (uang rakyat). Meskipun itu ada dasar hukum yang memperbolehkannya. Mengapa bisa dibilang demikian? bukankah instansi pemerintah ada sarana prasarana pendukung untuk itu. Tidak mungkin kantor pemerintah tak punya ruang rapat!

Aturan menegaskan, rapat atau agenda bisa dilakukan di luar kantor (hotel/tempat lain) bila memang fasilitas penunjang memang tak ada. Atau, jikapun ada, tak memenuhi syarat. Nah, menjadi persoalan, kita acap melihat, bagaimana seringnya instansi pemerintah di daerah ini menggelar ‘hajatan’ untuk beberapa orang saja di hotel. Berbintang pula!

Apalagi ini mendekati akhir tahun. Sudah biasa, memasuki penghujung tahun anggaran, dengan dalih demi realisasi penyerapan anggaran, begitu banyak kegiatan pemerintah digelar di hotel. Sampai- sampai perhotelan di Manado angkat tangan karena over booked.

Sekarang menjadi pertanyaan? apakah keputusan ini berani dijalankan pemerintah daerah. Kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati hingga jajaran kepala dinas dan badan akan diuji komitmen dan lewat penerapan aturan ini. Kita akan melihat sejauh mana mereka berkomitmen pada kebijakan pro rakyat, menghemat anggaran, efisiensi sehingga bisa dimaksimalkan untuk program yang lebih bermanfaat ke rakyat.

Kita semua berharap keputusan ini benar-benar diterapkan. Bukan sekadar surat edaran, hanya hitam di atas putih semata. Habis dibaca lalu didokumentasikan di arsip daerah. Kita akan melihat sejauh mana ‘kebesaran jiwa’ para pemimpin daerah, birokrat rela kenyamannya sedikit berkurang.

Harapannya, para pamong ini meneladani sikap kepemimpinan Presiden Jokowi yang menerabas aturan protokoler, membatasi penggunaan fasilitas yang diberikan negara bila memang tak terlalu penting.

Terlalu banyak teladan Jokowi soal bagaimana menjadi pamong yang sebenarnya. Menjadi pejabat bukan berarti selalu dilayani. Tapi melayani. Jokowi hadir di tengah-tengah masyarakat, mendengar langsung keluh kesah rakyatnya. Ia tak tahan berlama-lama di ruang ber-AC. Jokowi lebih suka masuk gorong-gorong, melintas di tengah pasar tradisional becek, masuk ke persawahan dan bercengkerama dengan nelayan di bawah terik mentari. Semoga mereka bisa meneladani Jokowi.(*)

AJI Indonesia Menggelar Web Development Training

Web menjadi satu diantara platform media yang bisa menyebarkan informasi berita secara luas dibanding media cetak yang terbatas penyebarannya. Namun, diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang paham dalam mengelola teknologi informasi berbasis web, untuk menyebarkan konten berita yang berkualitas.

“Memenuhi hal tersebut, peningkatan mutu SDM melalui pelatihan dalam pengembangan web serta media sosial yang berisi informasi berita, menjadi sangat penting,” tegas Sekretaris Jendral (Sekjen) Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Arfi Bambani Amri, dalam rilisnya kepada katakini.com.

Dalam upaya meningkatkan kapasitas anggota dan organisasi dalam disiminasi informasi melalui internet berbasis web dan social media (sosmed) ini, AJI Indonesia bekerja sama dengan Development and Peace (D&P) Canada, menggelar “Web Development Training”, pada 18-19 April 2015, di Hotel Morrissey, Jakarta.

Pelatihan ini diharapkan dapat mendorong jurnalis agar menggunakan web dan sosmed, untuk menyebarluaskan isu-isu terkait perdamaian, kaum marjinal dan isu lingkungan, yang belum menjadi fokus utama media mainstream.

“Isu media online sekarang, lebih banyak berkutat isu seputaran Jakarta dan nasional, karena terpusatnya kepemilikan media. Padahal, daerah memiliki berbagai macam persoalan yang perlu diinformasikan pada publik. Dengan adanya penyebaran informasi daerah, diharapkan menjadi wacana nasional yang harus ditangani oleh pemangku kepentingan,” sambung Arfi.

Pelatihan tersebut akan diikuti oleh anggota AJI dari 10 kota, diantaranya Kendari, Makassar, Palu, Medan, Pekanbaru, Bengkulu, Kediri, Pontianak, Mataram, Ambon, serta tambahan dari Bandung dan Jakarta.

“Dengan potensi yang dimiliki AJI, akan bisa lebih mendorong isu-isu yang belum dilirik media mainstream,” tandas Sekjen AJI Indonesia. —

http://www.katakini.com/berita-aji-indonesia-menggelar-web-development-training.html#sthash.XW4CQKte.dpuf

AJI Manado Bagi Ilmu Jurnalistik ke UKM Pers Politeknik Manado

pelatihan-jurnalistik-aji-manado-di-politeknik-negeri-manado_20150412_222834TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Belasan mahasiswa Politeknik Negeri Manado (Polimdo) yang tergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Pers Polimdo mengikuti pelatihan jurnalistik tingkat menengah, Sabtu (11/4). UKM Pers Polimdo menggandeng Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado sebagai pemateri pelatihan yang dipusatkan di Gedung Direktur Polimdo.

Materi yang diberikan antara lain Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers oleh Ketua AJI Manado, Yoseph Ikanubun; Teknik Meliput di Lapangan oleh Sekretaris AJI Manado, Fernando Lumowa, Penyusunan ToR-Pembuatan Berita oleh Ketua Divisi Pendidikan Fransiskus Talokon dan Perwajahan dan Tata Letak Pracetak oleh Divisi Perempuan dan Anak Erick Tambuwun.

Peserta yang datang dari berbagai jurusan ini antusias menyimak materi. Itu tergambar dari banyaknya pertanyaan yang diajukan. Mereka bertanya banyak hal seputar teknis dan praktek jurnalisme dewasa ini.

Misalnya, Verawati Alim. Ia bertanya seberapa jauh fungsi Kode Etik Jurnalistik menjiwai kinerja wartawan di lapangan serta seberapa penting UU Pers melindungi pekerja pers. Selain itu, peserta ingin tahu lebih jauh kendala yang dihadapi wartawan di lapangan, pelanggaran kode etik, sengketa pers hingga kebijakan redaksi media. Usai materi, peserta diberikan kesempatan menyusun rancangan liputan, melakukan reportase, menulis berita hingga menyiapkan perwajahan media kampus.

Febriyani Rahayu, Ketua UKM Pers Polimdo mengatakan, pelatihan ini merupakan lanjutan dari pelatihan dasar-dasar jurnalistik yang digelar 22 November 2014 di Sutanraja. Lewat pelatihan ini, belasan mahasiswa pegiat media internal Polimdo, The Champ semakin mahir.

“Kita berharap, kemampuan teman-teman melakukan reportase, menyusun berita hingga mempersiapkan produk jurnalistik The Champ makin baik,” jelas Febriyani. Ia mengatakan, The Champ merupakan media kampus yang terbit berkala dan dikelola sepenuhnya mahasiswa.

Ketua AJI Manado, Yoseph Ikanubun berharap, pasca pelatihan tersebut, kualitas pegiat UMK Pers Polimdo meningkat. “Sehingga mereka bisa menghasilkan media kampus yang benar-benar memenuhi kaidah jurnalistik,” jelasnya.

Ikanubun – Lumowa Pimpin AJI Manado

00

Manado – Forum Konferensi Kota (Konferta) Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado yang digelar di Hotel Tontemboan Manado, Sabtu (21/03) akhir pekan lalu, berhasil memilih dan menetapkan Yoseph E Ikanubun dan Fernando Lumowa sebagai Ketua dan Sekretaris AJI Manado Periode 2015 – 2018. Ikanubun dan Lumowa terpilih secara aklamasi setelah dua pasangan lainnya, Fransiskus Talokon – Donny Turang, dan Syarif Litty – Simon Making mundur dari pencalonan.

“Karena hanya ada satu pasangan calon, maka saudara Yoseph E Ikanubun dan Fernando Lumowa ditetapkan sebagai Ketua dan Sekretaris AJI Manado Periode 2015 – 2018,” tegas Pimpinan Sidang, Nolfie Tamod.

Ikanubun didampingi Lumowa menyatakan terima kasih atas kepercayaan anggota AJI. Menurut keduanya, tantangan ke depan akan lebih sulit untuk menjaga integritas jurnalis serta independensi media. “Tantangan AJI ke depan sangat besar termasuk independensi media. AJI berkomitmen menjadikan profesi jurnalis tetap independen, profesional dan beretika,” tegas keduanya.

Tantangan lainnya, lanjut Ikanubun dan Lumowa, AJI berupaya agar jurnalis memiliki kompetensi standar serta mendapatkan hak untuk sejahtera. Persoalan yang kerap dihadapi dewasa ini ialah banyak media yang melakukan rekrutmen wartawan secara instan tanpa membekalinya dengan keterampilan serta pemahaman kode etik jurnalistik. “Tak bisa dipungkiri, masih banyak pelanggaran kode etik yang terjadi. Itu tantangan AJI dan kita berupaya agar itu tak terjadi,” jelas Ikanubun dan Lumowa.

Diketahui, rangkaian seminar lingkungan hidup dan Konferta ini dibuka secara langsung oleh Anggota Divisi Pendidikan, AJI Indonesia Ratna Ariyanthi.

Seminar itu menghadirkan sejumlah pembicara seperti Rony Rusdiansyah , external communication manager AQUA Group Regional III,  Verico Ngangi dari PT Tirta Investama Airmadidi, Dr Ir Linda Tondobala DEA, Koordinator Pusat Penelitian Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam Unsrat Manado, serta Ratna Arianthi dari AJI Indonesia.

Sedangkan peserta seminar terdiri dari berbagai unsure seperti Walhi, LBH Manado, Yayasan Suara Nurani Minaesa, Kantor Penghubung Komisi Yudisial, Pers Mahasiswa Politekhnik Negeri Manado, serta kalangan media masa. Turut hadir sejumlah undangan seperti perwakilan dari Pemprov Sulut, Korem, Kodim, Polresta dan Dinas Pendidikan kota Manado.

Sumber: www.manadosatu.com